THESIS : EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DIKLAT

BAB  III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu kajian yang membahas tentang usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-sara ilmiah. Dalam melakukan penelitian ada berbagai macam metode yang dapat dipili. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan.

Metode Penelitian

Agar dalam penelitian terjamin tingkat validitasnya, maka pemilihan metode penelitian harus didasarkan pada realitas yang menjadi obyek. Berdasarkan permasalahan yang telah di sebutkan, maka penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Mengacu kepada teori Consuello. G. Sevilla et al (1993)  mengemukakan bahwa metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (berlangsung). Penggunaan metode penelitian deskriptif ini berupa studi kasus dengan analisis kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Oleh karena itu penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang terjadi pada saat penelitian sedang dilakukan dengan mengambil objek penelitian yaitu penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Struktural ADUM dan SPAMA pada DIKLAT Propinsi Jawa Barat.

Metode Pengumpulan Data 

Studi pustaka, dalam pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Data akan digali dan diolah dari berbagai sember kepustakaan, antara lain dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Penelitian lapangan (field research), adalah cara penelitian dengan mendatangi objek penelitian yang dapat memberikan data/nformasi tentang masalah yang tengah diteliti baik melalui observasi, wawancara ataupun melalui kuesioner. Pengambilan sampel bersifat random, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu pengambilan sample bertujuan (purposive sampling). Responden dalam penelitian ini meliputi para pegawai atau para pejabat dari DIKLAT Propinsi Jawa Barat, Biro Kepegawaian, Biro Penyusunan Program, Biro Organisasi dan Biro Umum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ADUM sebanyak 70 orang dan SPAMA sebanyak 70 orang. Untuk mendapat data yang lebih akurat, penilaian kemampuan pegawai dan perubahan sikap dilakukan oleh atasan (pimpinan) terdiri dari 4 Kepala Bidang, 4 Kepala Biro, 12 Kepala Seksi, 16 Kepala Bagian serta rekan sekerja responden   dengan menggunakan instrumen yang sama.

Wawancara dilakukan untuk melangkapi dan memperkuat hasil analisis kuantitatif (Moleong : 2000). Adapun yang menjadi responden dalam wawancara adalah para Pejabat yang berada di lingkungan DIKLAT Propinsi Jawa Barat, Biro Kepegawaian, Biro Penyusunan Program, Biro Organisasi dan Biro Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.  

Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif  kualitatif dan kuantitatif, data-data yang dihimpun, baik primer maupun skunder disusun, dianalisis dengan cara membandingkan dan diinterpretasikan kemudian ditarik suatu kesimpulan logis secara induktif sebagai hasil penelitian. Sedangkan analisa kuantitatif dilakukan dengan cara menilai data yang dilakukan berdasarkan prinsip validitas, objektivitas dan reliabilitas melalui cara pengkategorian data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan pengecekan atas data yang telah dikumpulkan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sumber lainnya. 

Dalam analisis Data kuantitaf ini penulis menggunakan dua cara, yaitu cara pertama, menguji efektivitas dengan indikator kemampuan pegawai dan perubahan sikap. Dalam mengukur kemampuan pegawai dan perubahan sikap ini, sesuai dengan pendapat Marwansyah dan Mukaram (2000), yaitu dengan cara mengukur perubahan sebelum dengan sesudah mengikuti diklat.  Mengukur kemampuan pegawai dan perubahan sikap sebelum dan sesudah mengikuti Diklat ini dengan cara tabulasi silang seperti pada tabel Mc. Nemar (Siegel ; 1988) dengan bentuk tabel tabulasi silang berikut ini :

Tabel. 2

Frekuensi Kemampuan Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat 

Keterangan :

A =   Frekuensi     responden     yang    pernah     mengikuti    Diklat  

menyatakan sebelum dan sesudah mengikuti diklat mempunyai kemampuan.

B =   Frekuensi responden yang  pernah   mengikuti  diklat  sebelum   diklat menyatakan mampu dan sesudah diklat menjadi tidak mampu.

C =   Frekuensi responden yang   pernah  mengikuti  diklat  menya-takan sebelum diklat tidak mampu dan sesudah diklat menjadi mampu.

D =  Frekuensi Responden yang pernah mengikuti Diklat sebelum 

diklat dan sesudah diklat menyatakan tidak mampu. 

Tabel. 3

Frekuensi Perubahan Sikap Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat 

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Keterangan :

A =   Responden   yang   menyatakan   sikap/disiplin   sebelum   dan sesudah mengikuti diklat dalam kategori baik.

B =  Responden yang menyatakan siklap/disiplin sebelum mengikuti

diklat dalam kategori baik dan sesudahnya menjadi kurang baik.

C =   Responden yang menyatakan sikap/disiplin sebelum mengikuti diklat dalam kategori kurang baik dan sesudahnya menjadi baik.

D =  Responden yang menyatakan sebelum dan sesudah mengikuti diklat dalam kategori kurang baik.

Sedangkan  cara kedua untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan program diklat, jawaban kuesioner akan dinilai dengan memberi bobot dengan kriteria sebagai berikut : 

Nilai 5 untuk jawaban sangat setuju

Niliai 4 untuk jawaban setuju

Nilai 3 untuk jawaban kurang setuju 

Nilai 2 untuk jawaban tidak setuju

Nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian jumlah nilai pembobotan setiap responden atas seluruh pertanyaan untuk masing-masing bagian kotak selanjutnya dinilai kembali dengan menggunakan kategori sebagai berikut :

1,00 – 1,80 = Tidak Baik

1,81 – 2,60 = Kurang Baik 

2,61 – 3,40 = Cukup Baik

3,41 – 4,20 = Baik.

4,21 – 5,00 = Sangar baik 

Interval angka tersebut di atas adalah sebesar 0,80 yang diperoleh melalui perbandingan antara jumlah item kategori dengan selisih skor tertinggi dan terendah, atau dengan rumus sebagai berikut :

  Skor Tertinggi – Skor Terendah

Interval =

       Jumlah Item Jawaban

5 – 1

Intrval =  =  0,80

   5

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dangan variabel independen dilakukan analisis regresi linier dengan pola sebagai berikut :

Y = β₀ + β₁X₁+ β₂X₂+ β₃X₃+ β₄X₄+ β₅X₅ + Ε  

β_n  = Koefisien regresi yang dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi masing-masing variabel (X_n) terhadap Y.

BAB  IV

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Berdirinya DIKLAT Propinsi Jawa Barat

DIKLAT Propinsi Jawa Barat dibentuk pertama kali dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor             II-68/A-I/Pend/SK tanggal 30 September 1968 dengan nama Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Propinsi Jawa Barat (PUSDIKLAT). Pembentukan PUSDIKLAT tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1981 tanggal 6 Oktober 1981, sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PUSDIKLAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1981.

Pemerintah Pusat memberi tanggapan positif atas Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk melembagakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagai suatu lembaga struktural yang memberi kepastian dan terarahnya operasionalisasi pendidikan dan pelatihan dalam pembinaan dan pengembangan karier pegawai. Pada tanggal 13 September 1984 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja DIKLAT Propinsi yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1985 yang menginstruksikan kepada Daerah untuk segera membentuk Organisasi dan Tata kerja DIKLAT berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Untuk memenuhi instruksi tersebut Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.86-Huk/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidiikan dan Latihan Propinsi DT I Jawa Barat. Dengan diterbitkannya Keputusan Mendagri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan ditindak lanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 1992, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Pegawai yang ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Nomor 061.1/Kep.86-Huk/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi DT I Jawa Barat perlu ditinjau kembali. Atas dasar itu pada tanggal 14 Agustus 1993 lahirlah Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja DIKLAT Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. 

Untuk memenuhi ketentuan yang berlaku bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan DIKLAT Propinsi DT I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja DIKLAT Propinsi DT I Jawa Barat.

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 22 Januari 1996 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 disahkan dengan perubahan prinsipil yaitu materi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1994 dimasukkan dalam materi Peraturan Daerah berubah menjadi Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja DIKLAT Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Agar organisasi DIKLAT Propinsi dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu disusun rincian tugas unit kerja tersebut sebagai hasil analisis jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 48 Tahun 1997 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

4.2. Kondisi DIKLAT Propinsi Jawa Barat

4.2.1.  Kedudukan, Tugas   Pokok  dan   Fungsi  DIKLAT  Propinsi 

Jawa Barat 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DIKLAT Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai unsur pelaksana Wilayah/Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat dan Teknis fungsional berada di bawah binaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.

Selanjutnya tugas pokok DIKLAT adalah mebantu Gubernur Jawa Barat dalam menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dengan berpedoman kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut DIKLAT mempunyai fungsi sebagai berikut :

Melakukan perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program pelakasanaan pendidikan dan pelatihan, analisis kebutuhan serta evaluasi.

Melakukan pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor  Pembantu Guabernur Jawa Barat Wilayah I sampai dengan Wilayah V dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik struktural, Teknis Fungsional dan Teknis Substantif maupun pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNS Golongan I dan II serta Prajabatan Nasional bagi CPNS  Golongan III.

Melaksanakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Biro/Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam membuat perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Melakukan pembinaan terhadap widyaiswara, tenaga pengajar, peserta dan alumni diklat.

Menyelenggarakan evaluasi dna penyusunan rekomendasi hasil diklat dalam rangka pengembangan karier pegawai.

Menyelenggarakan pelaksanaan teknis administrasi   bidang : 

Ketatausahaan umum meliputi urusan surat menurat, pengelolaan kepegawaian; kearsipan, Kerumahtanggan dan perlengkapan.

Pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana anggaran pembiayaan.

Pengelolaan perpustakaan, pengumpulan dan pengelolaan dokumentasi serta informasi kegiatan DIKLAT.

Penyusunan rencana dan program diklat meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data bahan penyusunan rencana/program kerja, analisis dan evaluasi serta pelaporan kegiatan DIKLAT

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Unsur organisasi DIKLAT Propinsi Jawa Barat terdiri dari:

Pimpinan yaitu KADIKLAT.

Pembantu pimpinan yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) Sub. Bagian yaitu :

Sub. Bagian Program

Sub. Bagian keuangan

Sub. Bagian Administrasi dan Umum

Sub. Bagian Perpustakaan

Pelaksana yaitu Bidang-bidang.

Bidang-bidang ini terdiri dari :

Bidang Teknis Fungsional membawahi 3 (tiga) seksi:

Seksi Pemerintahan.

Seksi Pembangunan.

Seksi Administrasi.

Bidang Penjenjangan membawahi 2 (dua) seksi :

Seksi Penjenjangan Umum.

Seksi Penjenjangan Dasar.

Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi 2 (dua) seksi:

Seksi Kerja Sama.

Seksi Penyelenggaraan.

Ketiga bidang ini bersifat operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang  diselenggarakan baik oleh DIKLAT Propinsi Jawa Barat maupun kerja sama dengan Dinas/Badan/Lembaga/Instansi Tingkat Propinsi serta Wilayah dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat sesuai kebijakan diklat satu pintu yang digariskan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala DIKLAT, Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang serta para Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi :

Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan DIKLAT Propinsi Jawa Barat maupun dengan instansi lain di luar DIKLAT sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya;

Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi staf masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat untuk tindak pencegahan (Prepentif) dan melakukan langkah-langkah penanganan represif dini bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala DIKLAT secara berkala atau sewaktu-waktu menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan diklat kepada Gubernur Jawa Barat dan Kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.

Untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi dan tata kerja DIKLAT Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Struktur Organisasi pada gambar di bawah ini :

Personil

Para pegawai yang mendukung tugas DIKLAT Propinsi Jawa Barat, terdiri dari Pegawai Daerah, Pegawai Pusat dan Widyaiswara. Pada tahun 2000 sebanyak 168 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tenaga Widyaiswara organik DIKLAT Propinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, DIKLAT Propinsi didukung oleh tenaga pengajar (Widyaiswara) yang ada dan menggunakan tenaga pengajar/pejabat dari luar DIKLAT Propinsi Jawa Barat yang memiliki kompetensi dan menguasai materi yang diberikan dalam pembelajaran.

Jumlah Widyaiswara yang ada di DIKLAT Propinsi Jawa Barat dari tahun 1998 sampai tahun 2000 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 4

Jumlah Widyaiswara DIKLAT Propinsi Jawa Barat

Menurut Pangkat dan Golongan Dari Tahun 1998 s/d 2000

 Sumber : Rencana dan Laporan Kegiatan DIKLAT Propinsi Jawa Barat Tahun 1998 s/d 2000

Sedangkan tingkat pendidikan widyaiswara yang ada di DIKLAT Propinsi Jawa Barat pada tahun 2000 dari 29 orang adalah lulusan S1 sebanyak  24 orang (82,76%) dan S2 sebanyak 5 orang (17,24%).

Secara umum tenaga pengajar di DIKLAT propinsi Jawa Barat terdiri dari :

Widyaiswara organik DIKLAT Propinsi Jawa Barat;

Widyaiswara/pejabat dari LAN Perwakilan Jawa Barat;

Pejabat struktural di lingkungan DIKLAT Propinsi Jawa Barat;

Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

Pejabat instansi lain dan Perguruan Tinggi yang memiliki kompetensi dan menguasai materi pembelajaran.

Pejabat struktural dan non struktural

Pegawai negeri sipil lainnya terdiri dari Pejabat Struktural dan Non Struktural sampai Tahun 2000 berjumlah 139 orang, terdiri dari  Pejabat Struktural 16 orang dan Non Struktural 123 orang.

Jumlah pegawai.

Jumlah keseluruhan PNS di lingkungan DIKLAT Propinsi Jawa Barat sampai tahun 2000 sebanyak 139 orang.

Adapun komposisi pegawai  secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 5

Jumlah Pegawai DIKLAT Propinsi Jawa Barat Menurut Tingkat Pendidikan 

 Sumber : Laporan Kegiatan DIKLAT Propinsi Jawa Barat Tahun 2000

Terlihat prosentase pegawai terbesar berdasarkan tingkat pendidikan S1 sebesar 50,35% atau sebanyak 50 orang dari jumlah keseluruhan sebanyak 139 orang. Sementara untuk pegawai dengan pendidiklan SLTA adalah 28,06 % atau sebanyak 39 orang, sedangkan sisanya adalah S-2 sebanyak 7 orang (5,04%), SLTP sebanyak 3 orang (2,16%) dan SD sebanyak 13 orang (9,35%). 

Dalam upaya untuk membantu kelancaran tugas diklat aparatur di lingkungan DIKLAT Propinsi Jawa Barat, telah diangkat tenaga atau pegawai dengan sistem kontrak sebanyak 28 orang dengan tingkat pendidikan hampir semuanya dengan tingkat pendidikan SLTA dan hanya 2 orang yang mempunyai tingkat pendidikan S1.

Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan semua aktivitasnya, Diklat Propinsi Jawa Barat memiliki Gedung yang berdiri di atas tanah seluas 6.110 m2 sebagai pusat pelaksanaan kegiatan administrasi, asrama dan ruang belajar yang berlokasi di Jalan Windu No. 26 Bandung. Gedung yang berdiri di atas tanah seluas 6.110 m2  di bangun dengan dana dari APBD Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara bertahap dengan kontruksi bangunan bertingkat 4 lantai, dua lantai dan satu lantai Aula Serba Guna.

Gedung DIKLAT Propinsi Jawa Barat saat ini memiliki ruangan untuk kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di DIKLAT Propinsi      Jawa Barat

 Pendidikan dan pelatihan struktural merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Ketua Lemabaga Administrasi Negara No. 931/IX/6/4 dan No. 932/IX/6/4 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis pendidikan dan pelatihan Administrasi Umum (ADUM) dan pendidikan dan pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA).

Adapun tujuan dari pendidikan dan pelatihan secara umum terdapat pada PP No. 14 Tahun 1994, yaitu :

Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan dan pegawai Negeri Sipil kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasara 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Menetapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan tujuan pendidikan dan pelatihan struktural secara khusus adalah untuk membentuk kepribadian dan sikap, memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan kepemimpinan, mempunyai kemampuan dalam memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kegiatan serta mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan program secara terkoordinasi, tertib, efektif dan efisien.

4.4.1. Persyaratan mengikuti Diklat Struktural

Semua Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan bagi peserta Diklat ADUM

Harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Keputusan Ketua LAN RI No. 304A/IX/6/4/1995, yaitu :

Peserta Diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil, baik dalam Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional.

Persyaratan umum bagi calon peserta Diklat adalah :

Memiliki potensi untuk berkembang

Memiliki dedikasidn loyalitas tearhadap tugas dan organisasi.

Berprestasi dalam melaksanakan tugas

Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya

Sehat jasmani dan rohani

Memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti diklat.

Calon peserta Diklat diseleksi dan dipilih oleh Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD) instansi atas usul atau rekomendasi pimpinan unit yang bersangkutan.

Syarat Pangkat dan Golongan :

Minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi mereka yang akan menduduki Jabatan Fungsional

Minimal Pengatur (II/c) bagi mereka yang akan menduduki Jabatan Struktural Eselon V

Minimal Penata Muda (III/a) bagi mereka yang akan menduduki Jabatan Struktural Eselon IV. 

Serendah-rendahnya berpendidikan menengah (SLTA)

Usia sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan kepegawaian yang berlaku

Menguasai bahasa Inggris minimal pasif

Lain-lain persayaratan yang ditetapkan oleh Instansi yang bersangkutan. 

Persyaratan bagi peserta Diklat SPAMA 

Persyaratan untuk peserta diklat SPAMA pada umumnya sama, hanya ada beberapa yang berbeda, yaitu antara lain :

Pangkat Golongan minimal Penata (III/c)

Serendah-rendahnya pendidikan Diploma III

Sudah mengikuti ADUM

Kurikulum Diklat Struktural

Kurikulum dalam suatu pendidikan dan pelatihan adalah sangat penting, karena tanpa adanya kurikulum pelaksanaan Diklat tidak pernah akan berhasil.

Kurikulum Diklat ADUM

Berdasarkan Keputusan Ketua LAN RI No. 931/IX/ 6/4/1998, kurikulum Diklat ADUM dari 6 (enam) kelompok, yaitu :

Kepribadian dan Sikap Dasar

Dasar-dasar Sistem Aministrasi Negara

Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Dasar-dasar Kepemimpinan dan Manajerial

Penerapan

Lain-Lain.

Untuk lebih jelasnya, secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6

Kurikulum Diklat ADUM

Kurikulum Diklat SPAMA

Berdasarkan Keputusan Ketua LAN RI No. 932/IX/ 6/4/1998, kurikulum Diklat SPAMA dari 6 (enam) kelompok, yaitu :

Sikap dan Kepribadian

Kepemimpinan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Visi dan Misi

Administrasi dan Manajemen

Penerapan

Lain-Lain.

Untuk lebih jelasnya, secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7

Kurikulum Diklat  SPAMA

VPenerapan

Perencanaan Peningkatan Kinerja

Tugas baca

Kertas Kerja Perorangan

Kertas Please do not use illegal software...Kerja Kelompok

BAB  V

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data instrumen penelitian berupa wawancara dan penyebaran kuesioner. Hasil kuesioner yang disebarkan kemudian diuji reliabilitas dan validitasnya.  Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang terdiri dari 48 pertanyaan dalam 6 variabel (Dependen dan independen). 

Hasil uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut, untuk Diklat ADUM dikatakan valid dan reliabel dimana nilainya adalah Y memiliki r = 0,8755, X₁ memiliki r = 0,7416, X₂  memiliki r = 0,7079, X₃ memiliki r = 0,6790, X₄ memiliki  r = 0,8281 dan X₅ memiliki r = 0,7618.

Sedangkan untuk Diklat SPAMA dikatakan valid dan reliabel dimana nilainya adalah Y memiliki r = 0,8467, X₁ memiliki r = 0,7274,        X₂ memiliki r = 0,6581, X₃ memiliki r = 0,7079, X₄ memiliki r = 0,8159  dan X₅ memiliki r = 0,7797.

Efektivitas Penyelenggaraan Diklat ADUM dan SPAMA 

 Penilaian menganai efektivitas tergantung pada sudut pandang penilaian. Penilaian mengenai efektivitas juga sulit untuk dilakukan karena kesulitan dalam cara mengukurnya, seperti kesulitan dalam mengukur efektivitas organisasi publik pada umumnya.

Namun demikian analisis mengenai efektivitas tetap dilakukan dengan mendasarkan pada indikator-indikator yang dikemukakan di depan oleh Esman dan juga dilakukan analisis menganai relevansi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan diklat tersebut. , Efektivitas penyelenggaraan diklat dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dalam program. Dalam penelitian ini dibahas mengenai indikator-indikator efektivitas penyelenggaraan program diklat sebagai berikut.

5.1.1. Realisasi Hasil Fisik (Kuantitas)

Program organisasi publik pada umumnya selalu menitik beratkan pada pencapaian tujuan hasil fisik (kuantitatif), dalam hal ini program penyelenggaraan diklat di DIKLAT Propinsi Jawa Barat di anggap efektif karena telah meluluskan sejumlah peserta. 

Sebagai bukti bahwa pendekatan efektivitas dilakukan dengan melalui pendekatan kuantitatif lebih berperan dalam menilai efektivitas penyelenggaraan diklat struktural ADUM dan SPAMA dapat dilihat dalam tabel program dan realisasi peserta diklat ADUM dan SPAMA selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 1998 sampai dengan Tahun 2000 di bawah ini.

Tabel. 8

Target dan Realisasi Peserta Diklat ADUM dan SPAMA pada DIKLAT Propinsi Jawa Barat Dari Tahun 1998  s/d 2000

Sumber : Rencana dan Laporan Kegiatan DIKLAT Propinsi Jawa Barat Tahun 1998 s/d 2001 

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa setiap tahunnya hampir semua target peserta diklat struktural baik ADUM maupun SPAMA dapat dicapai hampir 100%. Ini membuktikan bahwa diklat struktural ADUM maupun SPAMA secara kuantitas dapat  direalisasikan dengan baik. 

Selain itu ditunjang dengan Para Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Propinsi Jawa Barat berlomba-lomba untuk dapat mengikuti program diklat struktural ADUM dan SPAMA sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dimana peraturan ini menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menduduki jabatan struktural harus mengikuti diklat struktural. Karena untuk tujuan utama dari program diklat ini yaitu sebagai dasar promosi jabatan.

Namun demikian, tidak semua peserta program diklat ADUM maupun SPAMA mendapat promosi jabatan, ini terbukti dengan kuesioner yang disebarkan oleh penulis kepada alumni peserta diklat ADUM dan SPAMA masing-masing sebanyak 70 orang. Dari 70 alumni ADUM tersebut, hanya 47 orang yang menduduki jabatan struktural sedangkan 23 orang tidak mendapatkan promosi jabatan struktural.

Demikian juga dengan alumni diklat SPAMA dari 70 orang hanya 57  orang yang menduduki jabatan struktural sedangkan 13 orang tidak menduduki jabatan struktural. Fakta ini menunjukan bahwa keikutsertaan dalam program diklat struktural baik ADUM maupun SPAMA bukan jaminan atau tidak merupakan satu-satunya kriteria dalam promosi jabatan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994.

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan diklat struktural yaitu diklat ADUM dan SPAMA adalah efektif dalam merealisasikan kuantitasnya (hasil fisik). 

Kemampuan Pegawai Sebelum dan Setelah Mengikuti Diklat

Diklat ADUM

Seperti dikemukakan oleh kebanyakan para ahli administrasi negara seperti Osborn (1994) dan Dwiyanto (1995), mengukur tingkat pelayanan publik merupakan sesuatu yang sulit dilakukan karena memang sulit untuk diukur (dikuantitaskan), tidak seperti organisasi swasta yang berorientasi pasar, yang dapat dengan mudah mengukur produktivitas dengan membandingkan antara input dengan output. Pengukuran kinerja Pegawai Negei Sipil sangat sulit dilakukan, yang pada akhirnya penilaian hanya didasarkan kepada opini dan sikap masyarakat atau atasannya. Seperti yang dikemukakan salah satu pejabat dari Biro Kepegawaian :

Kemampuan para pegawai sesudah maupun sebelum mengikuti diklat ada berubahan tetapi tidak banyak karena setelah saya amati beberapa waktu, staf-staf saya yang mengikuti diklat ADUM kemampuannya relatif masih begitu, mereka ada perubahan sedikit, yang dulunya tidak bisa mengkonsep sekarang bisa meskipun membutuhkan waktu yang relatif lama, mungkin mereka malu masa tidak ada perubahan setelah mengikuti diklat.  

Selain wawancara yang dilakukan di Biro Kepegawaian, penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu Pejabat yang ada di Biro Organisasi, beliau mengatakan :

Pengetahuan mereka mungkin bertambah namun kemampuan mereka masih tetap saja seperti dulu tidak ada perubahan yang berarti, ya…… meskipun ada perubahan tapi tidak banyak, misalnya mereka masih susah untuk membuat perencanaan/program kerja sendiri, bahkan membuat laporan hasil kerjapun sangat susah, padahal sudah saya arahkan sampai saya kejar-kejar. 

Sejalan dengan hasil wawancara, penulis juga mencoba mengukur kemampuan peserta diklat dengan membandingkan kemampuan mereka sebelum mengikuti diklat dengan sesudah mengikuti diklat melalui kuesioner. Dari kuesioner yang disebarkan kepada responden diperoleh hasil jawaban sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 9

Frekuensi Kemampuan Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Keterangan :

A =  Responden yang pernah mengikuti Diklat ADUM menyatakan sebelum dan sesudah mengikuti diklat mempunyai kemampuan, berjumlah 16 orang

B =   Responden yang pernah mengikuti diklat ADUM sebelum diklat menyatakan mampu dan sesudah diklat menjadi tidak mampu.

C =   Responden yang pernah mengikuti diklat ADUM sebelum diklat tidak mampu dan sesudah diklat menjadi mampu, sebanyak  23 orang

D =  Responden yang pernah mengikuti Diklat ADUM menyataka sebelum dan sesudah diklat tidak mampu, sebanyak, 31 orang.

Untuk melengkapi hasil perhitungan pada tabel di atas, berikut ini dikemukakan frekuensi dan persentase kemampuan pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM pada tabel berikut ini :

Tabel. 10

Frekuensi dan Prosentase Kemampuan Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner

Keterangan :

MM =  Responden yang pernah mengikuti Diklat ADUM menyatakan sebelum dan sesudah mengikuti diklat mempunyai kemampuan, berjumlah 16 orang atau 22,85 %

MT =   Responden   yang   pernah   mengikuti  diklat ADUM sebelum 

diklat menyatakan mampu dan sesudah diklat menjadi tidak mampu

TM =   Responden  yang  pernah  mengikuti  diklat  ADUM  sebelum 

diklat tidak mampu dan sesudah diklat menjadi mampu, sebanyak 23 orang atau 32,86%

TT =  Responden yang pernah mengikuti Diklat ADUM menyataka 

sebelum dan sesudah diklat tidak mampu, sebanyak, 31 orang atau 44,29%.

Dari 70 jawaban responden untuk indikator kemampuan sebelum mengikuti diklat dengan jumlah 9 pertanyaan terungkap bahwa kemampuan pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM diperoleh hasil jawaban seperti pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai terbesar berada pada posisi TT (sebelum diklat ADUM tidak mampu dan sesudah diklat ADUM tetap tidak mampu) yaitu  44, 29%. Hal ini berarti bahwa pada umumnya para pegawai yang mengikuti diklat ADUM tidak memperoleh tambahan pengetahuan dan kemampuan serta tidak adanya perubahan sikap yang lebih baik, artinya mereka menjadi tidak mengerti dan tidak mampu melaksanakan tugas-tugas setelah mengikuti diklat ADUM. 

Sedangkan jumlah pegawai dalam posisi MM (sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM mampu) yaitu 22,85% yang berari tidak ada perbedaan peningkatan kemampuan sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM. Hal ini diduga disebabkan karena sejak sebelum mengikuti diklat ADUM mereka sudah mengerti materi yang dibicarakan, terutama bagi mereka yang berpendidikan sarjana ilmu-ilmu sosial, karena sewaktu mereka duduk di bangku kuliah sudah mendapatkan materi yang diajarkan dalam diklat ADUM.

Selanjutnya jumlah pegawai yang berada pada posisi TM (sebelum diklat tidak mampu dan sesudah diklat ADUM  mampu) sebanyak 23 pegawai atau 32,86%. Hal ini berarti bahwa para pegawai yang mengikuti diklat ADUM memperoleh tambahan pengetahuan dan kemampuan serta adanya perubahan sikap yang lebih baik, artinya mereka menjadi mengerti dan mampu melaksanakan tugas-tugas setelah mengikuti diklat ADUM.

Dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggraan program diklat ADUM dalam mengasilkan alumninya secara kualitas belum efektif, ini dapat dibandingkan dengan hasil antara TM dan TT, dimana persentase TM adalah  lebih kecil yaitu sebesar 32,86% sedangkan persentase TT lebih besar yaitu 44,29%

Diklat SPAMA

Lain halnya dengan diklat ADUM, diklat SPAMA  menunjukkan bahwa alumni diklat SPAMA sebelum mengikuti pendidikan menunjukan kemampuan yang cukup baik. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Biro Kepegawaian :

Pada umumnya mereka bekerja sebelum dan sesudah mengikuti diklat struktural SPAMA cukup baik, meskipun masih ada  yang menunjukkan kinerja yang kurang dan itu pun hanya sebagian kecil. 

Sejalan dengan hasil wawancara, penulis juga mengukur kemampuan para alumni diklat SPAMA dengan membandingkan kemampuan mereka sebelum mengikuti diklat dengan sesudahnya melalui kuesioner. Dari kuesioner tersebut diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 11

Frekuensi Kemampuan Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat SPAMA

Sumber : Hasil Kuesioner 

Keterangan :

A =  Responden yang pernah mengikuti Diklat SPAMA menyatakan sebelum dan sesudah mengikuti diklat mempunyai kemampuan, berjumlah 45 orang

B =   Responden yang pernah mengikuti diklat SPAMA sebelum diklat menyatakan mampu dan sesudah diklat menjadi tidak mampu berjumlah 0 orang.

C =   Responden yang pernah mengikuti diklat SPAMA sebelum diklat tidak mampu dan sesudah diklat menjadi mampu, sebanyak 12 orang

D =  Responden yang pernah mengikuti Diklat SPAMA menyataka sebelum dan sesudah diklat tidak mampu, sebanyak, 13 orang.

Untuk melengkapi hasil perhitungan pada tabel di atas, berikut ini dikemukakan frekuensi dan persentase kemampuan pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA pada tabel berikut ini 

Tabel. 12

Frekuensi dan Prosentase Kemampuan Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat SPAMA

Sumber : Hasil Kuesioner

Keterangan :

MM = Responden yang pernah mengikuti Diklat SPAMA menyatakan 

menyatakan sebelum dan sesudah mengikuti diklat mempunyai kemampuan, berjumlah 45 orang atau 64,28%.

MT =   Responden  yang  pernah   mengikuti  diklat SPAMA sebelum 

diklat menyatakan mampu dan sesudah diklat menjadi tidak mampu berjumkah 0 orang atau 00,00%.

TM =   Responden  yang  pernah mengikuti  diklat  SPAMA  sebelum 

diklat tidak mampu dan sesudah diklat menjadi mampu, sebanyak 12 orang atau 17,14%

TT =  Responden yang pernah mengikuti  Diklat  SPAMA menyataka 

sebelum dan sesudah diklat tidak mampu, sebanyak, 13 orang atau 18,58%.

Dari 70 jawaban responden untuk indikator kemampuan sebelum mengikuti diklat dengan jumlah 9 pertanyaan terungkap bahwa kemampuan pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA diperoleh hasil jawaban seperti pada tabel di atas. Dati tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pegawai dalam posisi MM (sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA mampu) yaitu 45 orang atau 64,28% yang berari tidak ada perbedaan peningkatan kemampuan sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA. Hal ini diduga disebabkan karena sejak sebelum mengikuti diklat SPAMA mereka sudah mengerti materi yang dibicarakan, terutama bagi mereka yang berpendidikan sarjana ilmu-ilmu sosial, karena sewaktu mereka duduk di bangku kuliah sudah mendapatkan materi yang diajarkan dalam diklat SPAMA serta pada umumnya mereka telah berpengalaman dalam bekerja.

Sedangkan jumlah pegawai yang berada pada posisi TM (sebelum diklat SPAMA tidak mampu dan sesudah diklat SPAMA menjadi mampu) yaitu  12 orang atau  17,14%. Hal ini berarti bahwa para pegawai yang mengikuti diklat SPAMA memperoleh tambahan pengetahuan dan kemampuan serta adanya perubahan sikap yang lebih baik, artinya mereka menjadi mengerti dan mampu melaksanakan tugas-tugas setelah mengikuti diklat SPAMA hanya 12 orang dari 70 orang yang dijadikan responden atau hanya 17,14%.

Selanjutnya jumlah pegawai yang berada pada posisi TT (sebelum dan sesudah diklat SPAMA tidak mampu/tidak ada perubahan) sebanyak 13 orang atau 18,57%. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik sebelum maupun sesudah mengikuti Diklat SPAMA tidak mampu diduga disebabkan karena mereka tidak mengerti materi yang diberikan oleh tenaga pengajar, semangat dari peserta yang kurang dan hanya menganggap sebagai persyaratan untuk mencapai apa yang tertera dalam PP No. 14 tahun 1994 yaitu sebagai syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon III saja tanpa mementingkan kualitasnya.

Perubahan Perilaku.

Salah satu indikator yang penulis pergunakan dalam mengukur evektivitas penyelenggaraan diklat lainnya adalah perubahan perilaku yang tercermin dalam Disiplin yaitu kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu dan ketidakhadiran yang menurun.

Diklat ADUM

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diperoleh jawaban bahwa masih banyak para pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian, Biro Organisasi dan Biro Penyusunan Program serta di lingkungan DIKLAT sendiri yang masih melalaikan tugas-tugas atau mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Berikur ini merupakan salah satu hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bagian di lingkungan Biro Penyusunan Program :

Saya tidak melihat banyak perubahan yang terlihat pada staf-sataf saya yang telah mengikuti diklat ADUM karena tugas-tugas yang diberikan kepada mereka tetap saja banyak yang tertunda dan selesai setelah saya kejar-kejar (ditanyakan terus).

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum  DIKLAT Propinsi Jawa Barat :

Dibagian Umum ini banyak sekali yang harus dikerjakan yang menyangkut pekerjaan administrasi baik itu melayani peserta maupun menjawab surat-surat yang masuk, saya telah menugaskan kepada staf saya untuk mengkonsep surat dan mengetiknya tapi mereka lambat sekali dalam mengerjakannya. Padahal saya telah memberitahu poin-poinnya, tetapi masih tetap begitu, sehingga pekerjaan yang tadinya harus cepat menjadi lambat dan membuat pekerjaan lainb terbengkalai.

Selain mengadakan wawancara, penulis juga menyebarkan kuesioner kepada responden mengenai ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dengan membandingkan sebelum mereka mengikuti diklat dengan sesudahnya melalui kuesioner. Dari kuesioner tersebut diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 13

Frekuensi Perubahan Sikap/Disiplin Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Keterangan :

A =   Responden   yang   menyatakan   sikap/disiplin   sebelum   dan 

sesudah mengikuti diklat ADUM dalam kategori baik, berjumlah 24 orang

B =   Responden yang menyatakan siklap/disiplin sebelum mengikuti

diklat ADUM dalam kategori Baik dan sesudahnya menjadi kurang baik, berjumlah 0 orang.

C =   Responden yang menyatakan sikap/disiplin sebelum mengikuti diklat ADUM dalam kategori kurang baik dan sesudahnya menjadi baik, sebanyak  20 orang

D =  Responden yang menyataka sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM dalam kategori kurang baik, sebanyak, 26 orang.

Untuk melengkapi hasil perhitungan pada tabel di atas, berikut ini dikemukakan frekuensi dan persentase perubahan sikap/disiplin pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM pada tabel berikut ini :

Tabel. 14

Frekuensi dan Prosentase Perubahan Sikap/Disiplin Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner

Keterangan :

BB =   Responden  yang   menyatakan  Sikap/Disiplin sebelum   dan 

sesudah mengikuti diklat ADUM dalam kategori Baik berjumlah 24 orang atau 35,71%

BK = Responden yang menyatakan sikap/disiplin sebelum mengikuti

diklat ADUM dalam kategori Baik dan sesudahnya menjadi Kurang Baik, berjumlah 0 orang atau 00,00%.

KB = Responden yang menyatakan sikap/disiplin sebelum mengikuti diklat ADUM dalam kategori kurang baik dan sesudahnya menjadi baik, sebanyak  20 orang atau 27,14%

KK =  Responden yang menyataka sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM dalam kategori kurang baik, sebanyak 26 orang atau 37,15 %.

Dari 70 jawaban responden untuk indikator perubahan Perilaku/sikap yang tercermin dalam ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas/pekerjaan dan ketidakhadiran yang menurun yaitu sebelum mengikuti diklat dengan jumlah 8 pertanyaan terungkap bahwa Sikap/disiplin sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM diperoleh hasil jawaban seperti pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai terbesar berada pada posisi KK (sebelum diklat ADUM sikap/disiplin kurang baik dan sesudah diklat ADUM tetap kurang baik) yaitu  37,15%. Hal ini berarti bahwa pada umumnya para pegawai yang mengikuti diklat ADUM tidak mengalami perubahan sikap/disiplin.

Sedangkan jumlah pegawai dalam posisi BB (sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM sikap/disiplin baik) yaitu 35,71% yang berari tidak ada perbedaan perubahan sikap/disiplin sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM. 

Selanjutnya jumlah pegawai yang berada pada posisi KB (sebelum diklat ADUM sikap/disiplin kurang baik dan sesudahnya  menjadi baik) sebanyak 20 pegawai atau 27,14%. Hal ini berarti bahwa para pegawai yang mengikuti diklat ADUM mengalami perubahan sikap/disiplin yang lebih baik, artinya mereka menjadi tepat waktu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kehadirannyapun menagalami peningkatan setelah mengikuti diklat ADUM.

Dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggraan program diklat ADUM dalam merubah sikap/displin alumninya belum efektif, ini dapat dibandingkan dengan hasil antara KB dan KK, dimana persentase KB adalah  lebih kecil yaitu sebesar 27,14% sedangkan persentase KK lebih besar yaitu 37,15%.

Diklat SPAMA

Berbeda dengan diklat ADUM, diklat SPAMA  menunjukkan bahwa alumni diklat SPAMA sebelum mengikuti pendidikan menunjukkan sikap/disiplin yang cukup baik. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Biro Penyusunan Program :

Pada umumnya sikap/disiplin mereka sebelum dan sesudah mengikuti diklat cukup baik, meskipun masih ada  yang menunjukkan sikap/disiplin  kurang tapi itu wajar karena jumlahnya relatif sedikit, mungkin mereka kecewa, karena setelah mengikuti diklat mereka tetap dalam posisi semula dan tidak mendapatkan promosi untuk jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan diklat yang diikutinya, bahkan ada dari mereka yang bahkan setelah mengikuti diklat SPAMA malahan menjadi staf.   

Sejalan dengan hasil wawancara, penulis juga mengukur perubahan sikap para alumni diklat SPAMA dengan membandingkan sikap/disiplin mereka sebelum mengikuti diklat dengan sesudahnya melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Dari kuesioner tersebut diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 15

Frekuensi Perubahan Sikap/Displin Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat SPAMA

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Keterangan :

A =   Responden   yang   menyatakan   sikap/disiplin   sebelum   dan 

sesudah mengikuti diklat SPAMA dalam kategori Baik berjumlah 49 orang

B =   Responden yang menyatakan siklap/disiplin sebelum mengikuti

diklat SPAMA dalam kategori Baik dan sesudahnya menjadi Kurang Baik, berjumlah 0 orang.

C =   Responden yang menyatakan sikap/disiplin sebelum mengikuti diklat SPAMA dalam kategori tidak baik dan sesudahnya menjadi baik, sebanyak  12 orang

D =  Responden yang menyataka sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA dalam kategori kurang baik, sebanyak, 9 orang.

Untuk melengkapi hasil perhitungan pada tabel di atas, berikut ini dikemukakan frekuensi dan persentase perubahan sikap/disiplin pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA pada tabel berikut ini :

Tabel. 16

Frekuensi dan Prosentase Sikap/Disiplin Pegawai 

Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat SPAMA

Sumber : Hasil Kuesioner

Keterangan :

BB =   Responden  yang   menyatakan  sikap/disiplin   sebelum   dan 

sesudah mengikuti diklat SPAMA dalam kategori baik berjumlah 49 orang atau 70,00%

BK = Responden yang menyatakan siklap/disiplin sebelum mengikuti

diklat SPAMA dalam kategori baik dan sesudahnya menjadi kurang baik, berjumlah 0 orang atau 00,00%.

BK = Responden yang menyatakan sikap/disiplin sebelum mengikuti diklat SPAMA dalam kategori kurang baik dan sesudahnya menjadi baik, sebanyak  12 orang atau 17,14%

KK =  Responden yang menyataka sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA dalam kategori kurang baik, sebanyak 9 orang atau 12,86 %.

Dari 70 jawaban responden untuk indikator perubahan sikap/disiplin yang tercermin dalam ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas/pekerjaan dan ketidakhadiran yang menurun yaitu sebelum mengikuti diklat dengan jumlah 8 pertanyaan terungkap bahwa sikap/disiplin sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA diperoleh hasil jawaban seperti pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai terbesar berada pada posisi BB (sebelum dan sesudah diklat SPAMA sikap/disiplin dalam kategori baik) yaitu sebanyak 49 orang atau 70,00%. Hal ini berarti bahwa pada umumnya para pegawai yang mengikuti diklat SPAMA tidak mengalami perubahan sikap/disiplin dalam arti sebelum dan sesudah mengikuti diklat mereka masih disiplin.

Sedangkan jumlah pegawai dalam posisi KB (sebelum mengikuti diklat SPAMA sikap/disiplinnya dalam kategori kurang baik dan sesudahnya dalam kategori baik) yaitu sebanyak 12 pegawai atau 17,14% yang berarti ada perubahan sikap/disiplin sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA. 

Selanjutnya jumlah pegawai yang berada pada posisi KK (sebelum dan sesudah mengikuti diklat ADUM mempunyai sikap/disiplin dalam kategori kurang baik) sebanyak 9 pegawai atau 12,86%. Hal ini berarti bahwa para pegawai yang mengikuti diklat ADUM tidak mengalami perubahan sikap/disiplin, artinya sikap/disiplin mereka sebelum dan sesudah mengikuti diklat SPAMA tidak mengalami perubahan, mereka masih belum bisa mengerjakan pekerjaan tepat waktu dan tingkat kehadiran mereka masih kurang.

Dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggraan program diklat SPAMA dalam merubah sikap/displin alumninya cukup efektif, ini dapat dibandingkan dengan hasil antara KB dan KK, dimana persentase KB adalah  lebih besar yaitu sebesar 17,14% sedangkan persentase KK lebih kecil yaitu 12,86%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyelenggaraan Program Diklat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan Program diklat adalah sebagai berikut :

Tujuan Penyelenggaraan Program Diklat

Diklat ADUM

Penetapan tujuan merupakan tahap awal dari suatu pelaksanaan suatu pendidikan dan pelatihan. Penilaian kegagalan dan keberhasilan suatu program diklat dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran-sasarannya (Swaib : 2000). Oleh karena itu sangatlah penting menentukan kondisi dan perilaku yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut. Selain itu juga harus ada standar untuk mengukur tujuan dan sasaran ini. Tujuan harus dirumuskan dengan jelas, spesifik dan dirumuskan dalam jangka waktu yang rasional, serta ditetapkan berdasarkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang diidentifikasikan melalui penilaian kebutuhan.

Sayangnya dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan atau sasaran diklat ADUM tidak didasarkan pada penilaian kebutuhan tetapi lebih didasarkan pada Peraturan Pemerintah seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 yang merupakan tujuan pendidikan dan pelatihan secara umum  dan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Lembaga Negara Nomor: 931/IX/6/41998 yang merupakan tujuan Diklat ADUM secara Khusus

Tujuan pendidikan dan pelatihan secara umum seperti yang tercantum dalam PP No. 14 tahun 1994 adalah :

Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan dan pegawai Negeri Sipil kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasara 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Menetapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan tujuan  diklat ADUM secara khusus seperti yang tercantum dalam Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Lembaga Negara Nomor: 931/IX/6/41998 adalah : 

untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kepribadian dan sikap dasar sebagai aparatur negara yang berdisiplin, berjiwa pengabdian, berdedikasi dan mempunyai etos kerja profesional dalam memberikan pelayanan kepa da masyarakat ;

memiliki wawasan dasar administrasi negara secara komprehensif

memiliki kemampuan dasar mengelola administrasi perkantoran

memiliki keterampilan operasional dalam bidang kepemimpinan dan manajerial 

Karena tujuan dan sasarannya tidak didasarkan pada perkiraan kebutuhan, tetapi lebih menitikberatkan pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1994 dan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Lembaga Negara Nomor: 931/IX/6/41998, berarti ini merupakan keharusan politik, maka secara otomatis lebih berorientasi politik bukannya orientasi kinerja. Kepentingan politik dangan segala bentuk dan caranya menghambat kinerja pendidikan dan pelatihan. 

Selain itu kelemahan dari diklat ADUM ini adalah adanya kesenjangan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Kontradiksi ini terlihat dalam penekanan sasaran umum yang menekankan pada kepentingan politik sedangkan tujuan khusus pada kinerja. Ini sangat berpengaruh pada efektivitas penyelenggaraan diklat ADUM. Dengan demikian sulit kiranya untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan diklat secara keseluruhan.

Oleh karena itu diklat ADUM berlangsung tanpa mengetahui perubahan perilaku yang seharusnya terjadi dan  tidak ada standar untuk mengukur pencapaian sasaran dan sasarannya pun tidak dirumuskan secara jelas dan spesifik, oleh karena itu tidak mengherankan bila kondisi tetap sama baik sebelum mengikuti diklat maupun sesudah mengikuti diklat seperti hasilnya dapat dilihat pada tabel 13.

Selain itu penulis juga menyebarkan kuesioner kepada 70 orang alumni diklat ADUM yang menyangkut dengan tujuan penyelenggaraan diklat ADUM hubungannya dengan pemahaman dan penyelenggaraan diklat, kesesuai dengan tugas sehari-hari. Dari 70 jawaban dengan indikator tujuan penyelenggaraan diklat, dengan 5 pertanyaan diperoleh rata-rata nilai skor 2,6 dan masuk dalam kategori kurang baik. Adapun rekapitulasi hasil skor jawaban terlihat dalam tabel berikut ini :   

Tabel. 17

Rekapitulasi Kuesioner Tentang

Tujuan Penyelenggaraan Program Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Diklat SPAMA

Sama dengan Diklat ADUM bahwa tujuan umum dari Diklat SPAMA adalah seperti yang tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1994, sedangkan tujuan khususnya berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 932/IX/6/41998, yaitu untuk membentuk kepribadian dan sikap, memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan kepemimpinan, mempunyai kemampuan dalam memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kegiatan serta mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan program secara terkoordinasi, tertib, efektif dan efisien.

Permasalahan berkaitan dengan tujuan atau sasaran dalam semua jabatan struktural mengalami kondisi yang sama. Seperti diklat ADUM, tujuan atau sasaran diklat SPAMA juga tidak didasarkan pada penilaian kebutuhan karena tujuan-tujuannya sudah dirumuskan dalam UU No. 14 tahun 1994 dan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 932/IX/6/41998.

Tidak adanya perkiraan kebutuhan dalam penetapan tujuan berakibat munculnya anggapan bahwa kebutuhan PNS eselon III, IV dan V sama saja. Padahal secara logis dan praktis peran PNS memiliki tanggung jawab yang berbeda, sehingga program dan sasaran khususnya seharusnya berbeda pula. Oleh karena itu diklat SPAMA berlangsung tanpa mengetahui perubahan perilaku yang seharusnya terjadi dan  tidak ada standar untuk mengukur pencapaian sasaran dan sasarannya pun tidak dirumuskan secara jelas dan spesifik, oleh karena itu tidak mengherankan bila kondisi tetap sama baik sebelum mengikuti diklat maupun sesudah mengikuti diklat seperti hasilnya dapat dilihat pada tabel. 10

 Namun demikian berdasarakan hasil kuesioner Diklat SPAMA yang menyangkut tujuan penyelenggaraan diklat hubungannya dengan pemahaman dan kesesuaian tujuan dengan pelaksanaan tugas, dari jawaban indikator tujuan penyelenggaraan diklat dengan 5 pertanyaan diperoleh nilai total rata-rata skor 2,7 dan masuk dalam kategori cukup baik, hal ini disebabkan tingkat pemahaman mereka terhadap tujuan penyelenggaraan diklat lebih baik dibandingkan dengan peserta diklat ADUM. Adapun rekapitulasi hasil skor jawaban terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 18

Rekapitulasi Kuesioner Tentang 

Tujuan Penyelenggaraan Program Diklat SPAMA

  Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Kurikulum Diklat

Diklat ADUM

Kelemahan kurikulum diklat ADUM adalah dibuat secara sentral oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Hal ini berarti bahwa kurikulum diklat ADUM tidak memperhitungkan kebutuhan bidang-bidang tertentu untuk jabatan-jabatan khusus, tetapi hanya berdasarkan kebutuhan umum dari semua kelompok, yang berarti terdapat asumsi bahwa kurikulum untuk semua peserta sama, karena lemahnya perkiraan kebutuhan. Lemahnya perkiraan kebutuhan memaksakan kurikulum menjadi bersifat umum dan mengakibatkan beberapa subjek memang relevan dengan peserta tertentu tetapi tidak relevan bagi peserta yang lain.

  Hal ini terbukti dari 70 kuesioner yang disebarkan kepada alumni diklat ADUM, dimana masing-masing diberikan 5 pertanyaan dengan rata-rata skor 2,6 dan termasuk dalam kategori kurang baik. Adapun rekapitulasi hasil skor jawaban terlihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel. 19

Rekapitulasi Kuesioner Tentang Kurikulum Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Diklat SPAMA

Sama halnya dengan kurikulum diklat ADUM, kurikulum diklat SPAMA pun tidak memperhitungkan kebutuhan bidang-bidang tertentu untuk jabatan-jabatan khusus, tetapi hanya berdasarkan kebutuhan umum dari semua kelompok, yang berarti terdapat asumsi bahwa kurikulum untuk semua peserta sama.

Karena tidak adanya perkiraan kebutuhan dan didasarkan pada kebutuhan umum, sehingga kurikulum menjadi bersifat umum dan mengakibatkan beberapa subjek memang relevan dengan peserta tertentu tetapi tidak relevan bagi peserta yang lain.

Hal ini terbukti dari 70 kuesioner yang disebarkan kepada alumni diklat SPAMA, dimana masing-masing diberikan 5 pertanyaan dengan rata-rata skor 2,6 dan termasuk dalam kategori kurang baik. Adapun rekapitulasi hasil skor jawaban terlihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel. 20

Rekapitulasi Kuesioner Tentang Kurikulum Diklat SPAMA

 Sumber : Hasil Kuesionera diolah

Metode Diklat

Metode yang dipergunakan dalam diklat ADUM maupun SPAMA adalah sama seperti yang tercantum dalam Keputusan Ketua LAN RI No. 931/IX/6/4/1994, yaitu Ceramah, Studi Kasus, dan Diskusi. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan andragogi, karena semua pesertanya adalah orang dewasa. Tetapi sayangnya pendekatan ini hanyalah teoritis tanpa diikuti pendekatan praktek dan tidak mencerminkan komitmen untuk mewujudkan asumsi-asumsi metode ini dalam praktek, sehingga menyebabkan pelaksanaan diklat baik ADUM maupun SPAMA menjadi tidak efektif.

Dalam penelitian ini terungkap dari jawaban 70 responden alumni diklat ADUM dan 70 jawaban responden Alumni diklat SPAMA dalam 5 pertanyaan yang diajukan diperoleh rata-rata skor jawaban 2,5 untuk ADUM dan 2,5 untuk SPAMA semuanya dalam kategori kurang baik. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rekapitulasi jawaban responden berikut ini :

Tabel. 21

Rekapitulasi Kuesioner Tentang 

Penggunaan Metoda Dalam Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner diolah 

Tabel. 22

Rekapitulasi Kuesioner Tentang 

Penggunaan Metoda Dalam Diklat SPAMA

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Kualifikasi Tenaga Pengajar

Variabel Pengajar dalam diklat struktural baik ADUM maupun SPAMA disebut Widyaiswara. Arti penting Pengajar tidak perlu diragukan lagi dan merupakan suatu kebutuhan dan keharusan untuk menenpatkan orang yang tepat dalam memberikan pelajaran dengan metoda yang tepat untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam suatu penyelenggaraan diklat.

Bagaimanapun materi yang baik (tujuan, kurikulum dan metoda), bila tidak didukung oleh Pengajar (Widyaiswara) yang kompeten dalam diklat, maka kemungkinan penyelenggaraan diklat yang efektif relatif kecil.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelenggaraan diklat di DIKLAT Propinsi Jawa Barat mengalami keterbatasan Pengajar/Widyaiswara baik segi kualitas. Seperti dapat dilihat dari hasil kuesioner mengenai pengajar (widyaiswara) di dapat sejumlah 70 jawaban dari para Alumni ADUM dengan 10 pertanyaan yaitu memiliki total rata-rata skor 2,55 dan termasuk kategori kurang baik. Sedangkan dari 70 jawaban Alumni diklat SPAMA dengan 10 pertanyaan didapat total rata-rata skor 2,56 dan termasuk dalam kategori kurang baik juga. Adapun rekapitulasi hasil skor jawaban dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 23

Rekapitulasi Kuesioner Tentang Kualifikasi 

Tenaga Pengajar/ Widyaiswara Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Tabel. 24

Rekapitulasi Kuesioner Tentang Kualifikasi 

Tenaga Pengajar/widyaiswara Diklat SPAMA

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Keterbatasan kualitas pengajar/widyaiswara mengakibatkan pengajar mengambil dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti universitas. Bagaimanapun hal ini bukan merupakan solusi karena para pengajar dari universitas meskipun memadai dari segi kualitas dan memberikan popularitas serta prestise pada lembaga DIKLAT karena menggunakan tenaga pengajar yang berkualitas tinggi dengan gelar-gelar mereka seperti profesor, doktor, yang sebenarnya mereka kurang memenuhi syarat dalam program diklat karena jarang di antaranya yang memiliki orientasi pada program diklat. Walaupun para profesor atau Doktor ini adalah pengajar yang mungkin berpengalaman mengajar selama puluhan tahun, kiranya mereka juga perlu diberitahu untuk dapat berorientasi pada program diklat, karena ada perbedaan antara mengajar di universitas dengan di program diklat pegawai.

Kurangnya kualitas pengajar/Widyaiswara di DIKLAT Propinsi Jawa Barat disebabkan karena pada umumnya yang menjadi widyaiswara itu hanya orang-orang yang melepaskan diri dari jabatan struktural dari instansi lain dikarenakan untuk menghindari orang (perselisihan). Bukan hanya itu saja, untuk menjadi widyaiswara itu mereka rata-rata hanya untuk memperpanjang usia pensiun mereka karena rata-rata orang yang menjadi widyaiswara sudah tua dan 2 atau 3 tahun sebelum menginjak usia pensiun. 

Secara keseluruhan kurang memadainya Widyaiswara di DIKLAT Propinsi Jawa Barat menyebabkan ketergantungan pada pengajar dari lembaga-lembaga lain, diantaranya universitas yang kurang berorientasi pada kegiatan-kegiatan dalam program diklat, yang pada akhirnya sangat membatasi efektivitas penyelenggaraan diklat.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan terutama untuk mengetahui keberhasilan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan. Dengan evaluasi dapat diketahui bagian-bagian kurikulum yang perlu diganti dan terlebih lagi bagian-bagian yang tidak relevan atau memiliki kelemahan. Evaluasi juga dapat menunjukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelemahan-kelemahan dalam kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian untuk mengetahui dampak pendidikan dan pelatihan maka evaluasi sangat perlu dilakukan. Evaluasi dilakukan baik selama proses diklat berlangsung dengan tujuan untuk dapat mengoreksi segala sesuatu yang tidak berjalan semestinya, maupun pada saat proses pelatihan berakhir untuk mengetahui segala sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Evaluasi juga berguna untuk memastikan perubahan yang terjadi pada para peserta sebelum dan sesudah proses diklat.

Evaluasi yang dilksanakan di DIKLAT Propinsi Jawa Barat  hanya dalam segi proses saja yang dimulai sejak awal penyelenggaraan diklat sampai dengan akhir penyelenggaraan diklat. Ini terbukti dengan adanya pretest yang diberikan kepada peserta baik diklat ADUM maupun diklat SPAMA. Sedangkan apada akhir diklat dilaksanakan postest. Begitupun dengan evaluasi proses penyelenggaraan diklat, sampai dengan evaluasi pengajar (widyaiswara). 

Evaluasi proses yang dilaksanakanpun (evaluasi widyaiswara, para peserta, implementasi program, metoda) hanya dilakukan dengan metode kuesioner, metode ini tidak hanya tidak efektif tetapi juga bias. Formulir kuesioner yang diberikan kepada para peserta selama pelatihan baik itu menyangkut evaluasi program, evaluasi para pengajar (widyaiswara), evaluasi penyelenggara dan penyelenggaraan, semuanya dikumpul, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti.

Berikut ini hasil wawancara dari salah satu Kepala Bidang di DIKLAT Propinsi Jawa Barat  :

Evaluasi untuk penyelenggaraan diklat baik dari awal sampai dengan akhir semuanya kami laksanakan, namun selama ini tidak pernah hasilnya ditindak lanjuti. 

 Semua evaluasi yang dilakukan di DIKLAT Propinsi Jawa Barat hanya pada tingkat proses dan tidak pernah dilakukan pada tingkat dampak. Berikut ini hasil wawancara dengan kepala Bidang Evaluasi di DIKLAT Propinsi Jawa Barat : 

Evaluasi dampak diklat selama ini tidak pernah dilakukan baik itu diklat struktural maupun diklat fungsional, yang kami lakukan hanya evaluasi terhadap peserta selama mengikuti diklat, baik itu eveluasi peserta, evaluasi widyaiswara, evaluasi penyelenggara, semuanya hanya pada waktu evaluasi menyangkut prosesnya saja.  

Selain itu penulis juga melakukan kros cek mengenai evaluasi ini kepada alumni diklat ADUM dan diklat SPAMA. Dari hasil jawaban responden menyatakan bahwa pretes dan post test dilakukan, begitupun dengan evaluai terhadap penyelenggara maupun pengajar (Widyaiswara). Yang tidak pernah meraka dapatkan mengenai evaluasi dampak.

Berikut ini mengenai 70 jawaban responden alumni dikllat ADUM dan 70 jawaban responden menganai evaluasi dengan masing-masing 5 pertanyaan yaitu untuk diklat ADUM memiliki total rata-rata 2,6 dan untuk diklat SPAMA memiliki total rata-rata 2,6 dan keduanya termasuk dalam kategori kurang baik. Berikut ini rekapitulasi hasil skor jawaban terlihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel. 25

Rekapitulasi Kuesioner Tentang 

Evaluasi Penyelenggaraan Program Diklat ADUM

Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Tabel. 26

Rekapitulasi Kuesioner Tentang Evaluasi Penyelenggaran Program Diklat SPAMA

  Sumber : Hasil Kuesioner diolah

Setelah melakukan Analisis data, untuk mengetahui lebih jauh besarnya pengaruh faktor-faktor seperti tujuan Penyelenggaraan Program Diklat, kurikulum Diklat, metoda Diklat, kualifikasi tenaga pengajar dan evaluasi terhadap efektivitas  penyelenggaraan program diklat struktural yaitu Diklat ADUM dan Diklat SPAMA. Berikut ini merupakan hasil uji statistik regresi berganda dengan mengambil sampling alumni diklat ADUM dan SPAMA secara purposive yang tersebar di DIKLAT Propinsi Jawa Barat, Biro Kepegawaian, Biro Penyusunan Program, Biro Organisasi dan Biro Umum. Responden tersebut berjumlah 70 orang untuk alumni diklat ADUM dan 70 orang untuk alumni Diklat SPAMA

Untuk diklat ADUM diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = 37,398 + 0,297X₁ + 0,419X₂ + 0,383X₃ + 0,233X₄ + 0,382X₅

Makna dari persamaan di atas berarti bahwa kenaikan satu satuan rata-rata nilai Y (efektivitas penyelenggaran program diklat) ditentukan oleh 0,297 satuan X₁  (tujuan penyelenggataan program diklat), 0,419 satuan X₂  (kurikulum diklat),  0,383 satuan X₃ (metode Diklat), 0,233 satuan X₄  (Klasifikasi tenaga pengajar/widyaiswara) dan 0,382 satuan X₅  (evaluasi).

Efektivitas penyelenggaraan program diklat ADUM ditentukan oleh kurikulum yang merupakan faktor yang paling berperan jika dibandingkan dengan faktor lainnya. Hal ini berarti bahwa komposisi kurikulum sangat berperan dalam evektivitas penyelenggaraan diklat, besarnya peranan kurikulum didukung oleh metoda, kemudian  evaluasi,  pengajar/widyaiswara dan terakhir adalah tujuan.

Sedangkan berdasarkan anlisis multiple regresi didapatkan nilai R² (R Square) 0,294. Hal tersebut mengandung arti bahwa nilai variabel Y dapat diterangkan sebesar 29,4% efektivitas penyelenggaraan program diklat ADUM ditentukan oleh tujuan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum diklat, metoda Diklak, Klasifikasi tenaga pengajar dan evaluasi. Sedangkan 70,6% efektivitas penyelenggaraan program diklat dipengaruhi oleh yang lain di luar variabel tersebut.

Untuk diklat SPAMA diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = 32,142 + 0,227X₁ + 0,248X₂ + 0,175X₃ + 0,180X₄  + 0,223X₅

Makna dari persamaan di atas berarti bahwa kenaikan satu satuan rata-rata nilai Y (efektivitas penyelenggaran program diklat) ditentukan oleh 0,2277 satuan X₁ (tujuan penyelenggataan program diklat), 0,248 satuan X₂ (kurikulum diklat),  0,175 satuan X₃ (metode Diklat), 0,180 satuan X₄ (Klasifikasi tenaga pengajar/widyaiswara) dan 0,223 satuan X₅ (evaluasi).

Efektivitas penyelenggaraan program diklat SPAMA ditentukan oleh kurikulum yang merupakan faktor yang paling berperan jika dibandingkan dengan faktor lainnya. Hal ini berarti bahwa komposisi kurikulum sangat berperan dalam evektivitas penyelenggaraan diklat, besarnya peranan kurikulum didukung oleh tujuan, evaluasi, kemudian  Tenaga pengajar/Widyaiswara,  dan terakhir adalah metode.

Sedangkan berdasarkan anlisis multiple regresi didapatkan nilai R² (R Square) 0,248. Hal tersebut mengandung arti bahwa nilai variabel Y dapat diterangkan sebesar 24,8% efektivitas penyelenggaraan program diklat SPAMA ditentukan oleh tujuan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum diklat, metoda Diklat, Klasifikasi tenaga pengajar dan evaluasi. Sedangkan 75,2% efektivitas penyelenggaraan program diklat dipengaruhi oleh yang lain di luar variabel tersebut.

BAB  VI

P E N U T U P

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, bahwa penyelenggaraan program pendidikan struktural ADUM dan SPAMA di DIKLAT Propinsi Jawa Barat memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pegawai yang mempunyai kemampuan sesudah mengikuti diklat masih dalam kategori kurang dan perubahan sikap juga demikian, baik itu Diklat ADUM maupun Diklat SPAMA, meskipun secara kuantitas lulusan kedua Diklat ini setiap tahunnya hampir 100% memenuhi target.

Untuk diklat ADUM, kemampuan pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat ada pada kategori tidak mampu (TT) adalah 31 orang atau 44,29%. Sedangkan kemampuan pegawai sebelum mengikuti Diklat ADUM tidak mampu dan sesudah mengikuti Diklat ADUM Mampu (TM) adalah 23 orang atau 32, 86%.

Sedangkan untuk Diklat SPAMA, kemampuan pegawai sebelum dan sesudah mengikuti diklat ada pada kategori tidak mampu (TT) adalah 13 orang atau 18,58%. Sedangkan kemampuan pegawai sebelum mengikuti Diklat ADUM tidak mampu dan sesudah mengikuti Diklat ADUM Mampu (TM) adalah 12 orang atau 17, 14%.

Mengenai perubahan Perilaku/sikap yang tercermain dalam disiplin, yaitu ketepatan waktu dalam mengerjakan pekerjaan dan ketidakhadiran yang menurun yang diukur sebelum dan sesudah mengikuti diklat.

Untuk diklat ADUM, perubahan perilaku yang tercermin dalam disiplin sebelum dan sesudah mengikuti diklat ada pada kategori kurang baik (KK) adalah 26 orang atau 37,15%. Sedangkan perubahan sikap/displin sebelum mengikuti Diklat ADUM kurang baik dan sesudah mengikuti Diklat ADUM menjadi baik (KB) adalah 20 orang atau 27,14%. Dan perubahan sikap/disipilin sebelum diklat dan sesedah diklat dalam kategori baik adalah 24 orang atau 35,71%.

Untuk diklat SPAMA, perubahan perilaku yang tercermin dalam disiplin sebelum dan sesudah mengikuti diklat ada pada kategori kurang baik (KK) adalah 9 orang atau 12,86%. Sedangkan perubahan sikap/displin sebelum mengikuti Diklat ADUM kurang baik dan sesudah mengikuti Diklat ADUM menjadi baik (KB) adalah 12 orang atau 17,14%. Dan perubahan sikap/disipilin sebelum diklat dan sesedah diklat dalam kategori baik adalah 49 orang atau 70%.

Dalam penelitian mengenai efektivitas penyelenggaraan di atas, penulis meyakini bahwa faktor-faktor internal seperti, tujuan penyelenggaraan Diklat, Kurikulum diklat, Metode yang digunakan, tenaga pengajar/Widyaiswara dan evaluasi sangat mempengaruhi terhadap suatu efektivitas penyelenggaraan program diklat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka terdapat temuan-temuan sebagai berikut :

Tujuan penyelenggaraan program diklat struktural baik ADUM dan SPAMA yang kurang jelas dan spesifik karena tidak didasarkan pada analisis kebutuhan tetapi lebih menitik beratkan pada ketentuan dalam PP No. 14 Tahun 1994 yang bersifat umum dan Keputuan Ketua LAN RI No. 931/IX/6/4/1998 dan No. 932/IX/6/4/1998 yang bersifat khusus. Selain itu juga terdapat kesenjangan anatara tujuan umum (PP No. 14 tahun 1994) dengan tujuan khusus (Keputuan Ketua LAN RI No. 931/IX/6/4/1998 dan No. 932/IX/6/4/1998), dimana tujuan umum ini lebih menekankan pada kepentingan politik sedangkan tujuan khusus lebih menekankan pada kinerja. Kepentingan politik dengan segala bentuk dan caranya akan mengahambat kinerja pendidikan dan pelatihan sehingga mengakibatkan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sulit untuk mencapai efektivitas.

Kelemahan kurikulum Diklat ADUM maupun Diklat SPAMA adalah dibuat secara sentral oleh LAN-RI dan tidak berdasakan analisis/perkiraan kebutuhan. Berarti kurikulum diklat ini tidak memperhitungkan kebutuhan bidang-bidang tertentu atau untuk jabatan-jabatan khusus, tetapi hanya berdasarkan kebutuhan umum dari semua kelompok, yang mempunyai asumsi bahwa kurikulum untuk semua peserta sama. Sehingga mengakibatkan beberapa subjek memang relevan dengan peserta tertentu tetapi tidak relevan bagi peserta yang lain dan ini akan mengakibatkan pencapaian tujuan dari diklat sulit untuk ter capai, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan program diklat menjadi tidak efektif.

Begitupun dengan metode yang dipergunakan dalam Diklat ADUM dan SPAMA semuanya sama, yaitu metode Ceramah, Diskusi, Studi Kasus. Tapi semuanya hanya teori saja tanpa diikuti oleh pendekatan praktek dan tidak mencerminkan komitmen untuk mewujudkan asumsi-asumsi metode dalam praktek. Ini sejalan dengan hasil kuesioner bahwa metode yang dipergunakan dalam Diklat ADUM dan SPAMA adalah tidak sesuai dan masing-masing dalam kategori kurang baik (2,5). Dengan tidak konsekuensinya menggunakan metode pengajaran mengakibatkan efektivitas penyelenggaraan program diklat menjadi sulit untuk tercapai.

Tenaga Pengajar yang dipergunakan dalam Diklat ADUM dan SPAMA adalah Widyaiswara. Secara kuantitas Widyaiswara di DIKLAT Propinsi Jawa Barat baik (memenuhi dalam jumlah), namun secara kualitas tidak. Hal ini membawa konsekuensi banyak dipergunakannya tenaga pengajar dari Universitas. Kurangnya kualitas tenaga pengajar/Widayaiswara karena pada umumnya orang yang menjadi Widyaiswara itu hanya orang-orang yang melepaskan diri dari jabatan struktural dari instansi lain karena menghindari orang (terjadi perselisihan) dan juga untuk memperpanjang usia kerja mereka, karena dengan menjadi Widyaiswara, rata-rata usia pensiun mereka bertambah 4 s/d 5 tahun.

Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Sayangnya evaluasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaran program pendidikan dan pelatihan di DIKLAT Propinsi Jawa Barat  hanya evaluasi proses yang menyangkut tenaga pengajar/widyaiswara, implementasi program, metoda, yang semuanya dalam bentuk formulir isian (angket) yang diberikan kepada peserta selama pelatihan, tetapi hasil evaluasi tersebut tidak pernah ditindak lanjuti. Selain itu evaluasi dampak yang merupakan evaluasi yang sangat penting tidak pernah dilaksanakan. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan alumni dalam bekerja sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta perubahan perilaku. Bagamanapun bentuk evaluai dilakukan, namun apabila hasil dari evaluasi tidak pernah ditindaklanjuti, tidak akan mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan/efektivitas suatu program diklat telah dilaksanakan.  

Saran-saran

Dari hasil interpretasi data dan kesimpulan, penulis mencoba memberikan rekomendasi terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program Diklat di DIKLAT Propinsi Jawa Barat. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

Penilaian/perkiraan kebutuhan (needs assesment) adalah mutlak untuk dilaksanakan sebelum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan. Karena dengan dilakukannya need assesment sebelum pelaksanaan diklat akan diketahui tujuan penyelenggaraan diklat yang spesifik, bagaimana kurikulum yang dipergunakan, bagaimana metoda yang akan dipergunakan, tenaga pengajar bagaimana yang akan mengajar. Sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan akan terselenggara dengan efektif.

Dalam perekrutan/penerimaan Widyaiswara hendaknya dilakukan dengan baik, jangan hanya asal saja. Karena tenga pengajar/widyaiswara ini sangat mempengaruhi suatu penyelenggaraan program diklat. Dalam mempergunakan tenaga pengajar dari lembaga pendidikan atau universitas, selain memiliki kualitas yang tinggi (menguasai pelajaran yang akan diajarkan) juga hendaknya dipilih tenaga pengajar yang mengerti dan memahami orientasi program diklat Aparatur. Karena mengajar dalam diklat aparatur sangat berbeda dengan mengajar di universitas/lembaga pendidikan.

Hasil evaluasi hendaknya ditindaklanjuti guna mengetahui kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan diklat, sehingga hasil evaluasi dapat dijadikan tolok ukur untuk pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Begitupun dengan evaluasi dampak hendaknya dilaksanakan, karena dengan evaluasi ini akan diketahui bagaimana program diklat yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Misalnya dengan malakukan penelitian bagaimana dampak pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kerja pegawai dan perubahan sikap pegawai dalam bekerja. Bagaimana dampak pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karier pegawai. Sehingga penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan diklat yang selama ini telah dilaksanakan tidak akan sia-sia.

INSTRUMEN PENELITIAN

Petunjuk Pengisian

Isilah data Pribadi bapak/Ibu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya

Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada pernyataan yang telah disediakan

Apabila bapak/Ibu merubah jawaban, berilah tanda lingkaran (O) pada jawaban yang telah diberikan dan kemudian berilah tanda silang pada jawaban lain yang Bapak/Ibu maksud.

Data  Responden 

Nama : …………………………………………………..

Umur : ………………………………………………….

Jenis Kelamin : ………………………………………………….

Pangkat/Golongan : ………………………………………………….

Masa Kerja : ………………………………………………….

Unit Kerja : ………………………………………………….

Jabatan : ………………………………………………….

Eselon : ………………………………………………….

Masa Kerja Jabatan : ………………………………………………….

Pendidikan : ………………………………………………….

Diklat Struktural yang Pernah Diikuti :  ………………Tahun …………..

  ……………… Tahun ………….

Angket I : Diisi oleh Pimpinan Responden dan Rekan kerja Responden.

PERTANYAAN MENGENAI EFEKTIVITAS PENYELENGGRAAN DIKLAT

Indikator Kemampuan Pegawai Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (ADUM) / Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA)

Kemampuan Sebelum Mengikuti Diklat

Kemapuan Bapak/Ibu membantu atasan dalam hal penataan program sebelum negikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepada atasan secara tertulis sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menjabarkan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu melaksanakan tugas dari pimpinan secara tepat sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menyusun rencana unit kerja secara tepat sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerjanya secara tepat sebelum mengikuti diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menggerakan staf secara terorganisasi untuk mencapai sasaran unit kerja sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menyususn laporan pelaksanaan pekerjaan sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA.

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Setelah Mengikuti Diklat

Kemampuan Bapak/Ibu membantu atasan dalam hal penataan program setelah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepada atasan secara tertulis setelah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menjabarkan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan setelah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu melaksanakan tugas dari pimpinan secara tepat setelah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menyusun rencana unit kerja secara tepat setelah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerjanya secara tepat Setelah mengikuti diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain setelah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menggerakan staf secara terorganisasi untuk mencapai sasaran unit kerja setelah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Kemampuan Bapak/Ibu menyususn laporan pelaksanaan pekerjaan setelah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA.

Sangat mampu

Mampu

Please do not use illegal software...Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

B. Indikator Perubahan Perilaku/Sikap yang tercermin dalam Disiplin yaitu Ketepatan waktu dalam mengerjakan pekerjaan serta ketidakhadiran yang menurun Sebelum dan Sesudah Mengikuti Diklat ADUM/ SPAMA

Sebelum Mengikuti Diklat

Sebelum mengikuti diklat ADUM/SPAMA apakah Bapak/Ibu selalu menerima keluhan dari atasan/pihak lain mengenai mutu pekerjaan atau layanan yang diberikan?

Tidak pernah

Jarang

Kadang-kadang

Sering

Selalu

Sebelum mengikuti diklat ADUM/SPAMA, Apabila setiap ada kesalahan pada saat menyelesaikan suatu pekerjaan apakah Bapak/Ibu langsung memperbaikinya?

Selalu

Sering

Kadang-kadang

Jarang

Tidak pernah

Sebelum megikuti Diklat ADUM/SPAMA apakah Dalam membantu atasan menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankan kepada Bapak/Ibu selalu tepat waktu?

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

Tidak pernah 

Sebelum mengikuti diklat ADUM/SPAMA apakah Bapak/Ibu selalu datang tepat waktu dalam bekerja ?

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

Tidak pernah 

Sebelum mengikuti diklat ADUM/SPAMA apakah Bapak/Ibu selalu pulang tepat waktu dari yang seharusnya ?

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

Tidak pernah 

Sebelum Mengikuti Diklat ADUM/SPAMA apabila terlambat/tidak masuk kerja Bapak/Ibu selalu memberitahu atasan/bawan?

Selalu

Sering

Kadang-kadang

Jarang

Tidak pernah

Sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA, apakah Bapak/ibu selalu ada ditempat meskipun pekerjaan telah selesai/tidak ada pekerjaan ?

Selalu

Sering

Kadang-Kadang

Jarang 

Tidak pernah

Sebelum mengikuti Diklat ADUM/SPAMA, apakah Bapak/ibu dalam sebulan serin tidak masuk kerja ?

10 hari

7 hari

5 hari

3 hari 

1 hari 

Sesudah Mengikuti Diklat

Sesudah mengikuti diklat ADUM/SPAMA apakah Bapak/Ibu selalu menerima keluhan dari atasan/pihak lain mengenai mutu pekerjaan atau layanan yang diberikan?

Tidak pernah

jarang

Kadang-kadang

Seraing

Selalu

Sesudah mengikuti diklat ADUM/SPAMA, Apabila setiap ada kesalahan pada saat menyelesaikan suatu pekerjaan apakah Bapak/Ibu langsung memperbaikinya?

Selalu

Sering

Kadang-kadang

Jarang

Tidak pernah

Sesudah megikuti Diklat ADUM/SPAMA apakah Dalam membantu atasan menyelesaiakan suatu pekerjaan yang dibebankan kepada Bapak/Ibu selalu tepat waktu?

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

Tidak pernah 

Sesudah mengikuti diklat ADUM/SPAMA apakah Bapak/Ibu selalu datang tepat waktu dalam bekerja ?

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

Tidak pernah 

Sesudah mengikuti diklat ADUM/SPAMA apakah Bapak/Ibu selalu pulang tepat waktu dari yang seharusnya ?

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

Tidak pernah 

Sesudah Mengikuti Diklat ADUM/SPAMA apabila terlambat/tidak masuk kerja Bapak/Ibu selalu memberitahu atasan/bawan?

Selalu

Sering

Kadang-kadang

Jarang

Tidak pernah

Sesudah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA, apakah Bapak/ibu selalu ada ditempat meskipun pekerjaan telah selesai/tidak ada pekerjaan ?

Selalu

Sering

Kadang-Kadang

Jarang 

Tidak pernah

Sesudah mengikuti Diklat ADUM/SPAMA, apakah Bapak/ibu dalam sebulan sering tidak masuk  ?

10 hari

7 hari

5 hari

3 hari 

1 hari 

Angket II :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENYELENGGRAAN DIKLAT

Tujuan Penyelenggaraan Program Diklat

Apakah Panitia (Penyelenggara) menjelasakan tujuan program diklat yang Bapak/Ibu ikuti pada awal sebelum penyelenggaraan diklat dimulai ?

Sangat Jelas

Jelas

Cukup Jelas

Kurang Jelas

Tidak jelas

Apakab Bapak/Ibu memahami/Mengerti tujuan dari penyelenggaraan diklat tersebut ?

Sangat Faham

faham

Cukup faham

Kurang faham

Tidak Faham

Apakah Bapak/Ibu Setuju dengan tujuan penyelenggaraan diklat tersebut?

Sangat  Setuju

Setuju

Cukup Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Apakah tujuan tersebut sesuai dengan harapan Bapak/Ibu dan sesuai dengan pelaksanaan tugas sehari-hari ?

Sangat Sesuai

Sesuai

Cukup Sesuai

Kurang Sesuai

Tidak Sesuai

Apakah program penyelenggaraan diklat tersebut mendukung pengembangan karir Bapak/Ibu ?

Sangat Mendukung

Mendukung

Cukup Mendukung

Kurang Mendukung

Tidak Mendukung

Kurikulum Diklat

materi yang diberikan di dalam Diklat sangat membantu bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kerja pegawai

Sangat setuju

Setuju

Cukup Setuju

Kurang setuju

Tidak setuju

Materi yang diberikan di dalam tugas praktek sangat relevan dengan paket-paket kerja pegawai di dalam bagian kerja saya

Sangat relevan

Relevan

Cukup Relevan

Kurang relevan

Tidak relevan

Komposisi materi yang diberikan di dalam diklat lebih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai di bidang administrasi?

Sangat setuju

Setuju

Cukup Setuju

Kurang setuju

Tidak setuju

Materi yang diberikan sering mengandung pemikiran-pemikiran baru yang dapat menunjang kegiatan efisiensi kerja pegawai?

Sangat sering

Sering

Cukup Sering

Kurang 

Tidak pernah

Materi yang diberikan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan pegawai di bidang administrasi

Sangat bermanfaat

Bermanfaat

Cukup bermanfaat

Kurang bermanfaat

Tidak setuju

Metode Diklat

Perencanaan Pengajaran terkesan matang karena semua materi sangat dibutuhkan di dalam pekerjaan 

Sangat matang

Matang

Cukup matang

Kurang matang

Tidak matang

Tenaga pengajar selalu memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan analisis permasalahan dan alternatif pemecahan masalah melalui studi kasus

Selalu 

Sering

Cukup

Hampir tidak pernah

Tidak pernah

Tugas-tugas praktek yang diberikan oleh tenaga pengajar sangat sesuai dengan kebutuhan peserta di dalam menyelesaikan pekerjaan di bagian kerja masing-masing

Sangat Sesuai

Sesuai

Cukup sesuai

Kurang sesuai

Tidak sesuai

Acara diskusi yang diselenggarakan di dalam peogram diklat mampu membangkitkan rasa ingin tahu peserta

Sangat mampu

Mampu

Cukup mampu

Kurang mampu

Tidak mampu

Cara menyempaikan materi oleh tenaga pengajar mampu merangsang perkembangan berfikir peserta untuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan di masa yang akan datang

Sangat merangsang

Merangsang

Cukup merangsang

Kurang merangsang

Tidak merangsang

Tenaga Pengajar/Widyaiswara 

Latar belakang pendidikan tenaga pengajar yang disediakan oleh penyelenggara sangat relevan dengan mata pelajaran yang diasuhnya

Sangat relevan

relevan

Cukup relevan

Kurang relevan

Tidak relevan

Penguasaan tenaga pengajar terhadap materi yang diberikan mempunyai kualitas memadai dalam proses belajar mengajar

Sangat memadai

Memadai

Cukup memadai

Kurang memadai

Tidak memadai

Sikap bersahabat tenaga pengajar di dalam menyampaikan materi diperlukan dalam diklat

Sangat bersahabat

Bersahabat

Cukup bersahabat

Kurang bersahabat

Tidak bersahabat

Contoh-contoh yang diperagakan oleh tenaga pengajar sengat dibutuhkan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya

Sangat dibutuhkan

dibutuhkan

Cukup dibutuhkan

Kurang dibutuhkan

Tidak dibutuhkan

Paket-paket materi di dalam diklat sangat mengutamakan spesialisasi pekerjaan peserta diklat 

Sangat maengutamakan

Mengutamakan

Cukup mengutamakan

Kurang mengutamakan

Tidak mengutamakan

Materi pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar dapat ditangkap dengan jelas oleh peserta diklat

Sangat jelas

jelas

Cukup jelas

Kurang jelas

Tidak jelas

Tenaga pengajar yang disediakan oleh penyelenggara umumnya sangat menghargai feed back yang disampaikan oleh peserta diklat

Sangat menghargai

menghargai

Cukup menghargai

Kurang menghargai

Tidak menghargai

Penampilan tenaga pengajar dalam menyampaikan materi sangat menyenangkan peserta diklat

Sangat menyenangkan

menyenangkan

Cukup menyenangkan

Kurang menyenangkan

Tidak menyenangkan

Tenaga pengajar selalu pengertian di dalam mendengarkan keluhan-keluhan peserta yang mempunyaipersoalan dalam memahami pelajaran

Sangat mengerti

Mengerti

Cukup mengerti

Kurang mengerti

Tidak mengerti

Setelah mendapatkan pelajran dalam diklat raa percaya diri saya dalam merespon pekerjaan-pekerjaan di kantor menjadi lebih tinggi  

Sangat percaya diri

Percaya diri

Cukup percaya diri

Kurang percaya diri

Tidak percaya diri.

Evaluasi 

Apakah Bapak/Ibu selalu mendapatkan pretest sebelum mengikuti diklat ? 

Selalu

Sering

Cukup

Hampir tidak pernah

Tidak pernah

Apakah Bapak/Ibu selalu mendapatkan posttest setelah mengikuti diklat

Selalu

Sering

Cukup

Hampir tidak pernah

Tidak pernah

Apakah panitia selalu menyediakan lembaran evaluasi untuk pengajar, panitia penyelenggara

Selalu

Sering

Cukup

Hampir tidak pernah

Tidak pernah

Apakah panitia selalu menyedaiakan lembaran evaluasi untuk menilai fasilitas yang telah dipergunakan

Selalu

Sering

Cukup

Hampir tidak pernah

Tidak pernah

Apakah setelah 4 (empat) bulan selesai mengikuti diklat Bapak/Ibu  selalu mendapatakan evaluasi tentang diklat yang pernah diikuti sehubungan dengan jabatan yang yang diduduki sekarang.

Selalu Mendapatkan

Mendapatkan

Sering mendapatkan

Hampir tidak pernah mendapatkan

Tidak pernah mendapatkan